JAKARTA — Praktik penerbitan surat keterangan psikolog tanpa melalui proses asesmen langsung menuai sorotan. Selain dinilai melanggar kode etik profesi, tindakan tersebut juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila terb…
Read more »JAKARTA - Kalau dilihat dari sudut pandang penulisan profesional—apalagi dalam konteks psikologi klinis—penggunaan frasa seperti “perilaku negatif istri meningkat dan tidak bisa ditoleransi lagi” memang terasa problematis. Bukan…
Read more »JAKARTA - Dalam sebuah dokumen psikologis, setiap pernyataan seharusnya berdiri di atas fondasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi jika yang disampaikan adalah klaim serius seperti adanya “ancaman terhadap keselamat…
Read more »JAKARTA - Dalam praktik profesional, psikolog memiliki wilayah kerja yang jelas: menjelaskan kondisi mental, bukan menentukan langkah hukum. Namun dalam beberapa kasus, batas ini bisa tampak kabur—terutama ketika sebuah sur…
Read more »JAKARTA - Dalam praktik administrasi resmi, tujuan sebuah surat bukan sekadar formalitas, melainkan penanda arah dan konteks. Ketika sebuah surat keterangan tidak menyebutkan ditujukan untuk siapa—misalnya pengadilan, instansi te…
Read more »JAKARTA - Sebuah surat keterangan psikologis yang beredar dan diduga berkaitan dengan proses perceraian menjadi perhatian. Dokumen tersebut dinilai memiliki sejumlah kejanggalan mendasar yang berpotensi memengaruhi kekuatan dan…
Read more »JAKARTA - Sebuah surat keterangan psikologis yang diduga akan digunakan dalam proses persidangan perceraian menuai sorotan. Dokumen tersebut dinilai mengandung sejumlah kejanggalan, baik dari sisi penulisan, struktur, hingga subs…
Read more »Terdapat sejumlah hal yang terlihat janggal atau berpotensi menimbulkan masalah dalam surat tersebut, baik dari sisi bahasa, struktur, maupun substansi, sebagai berikut: 1. Inkonsistensi Penulisan Nama Nama ditulis dala…
Read more »Peninjauan Kembali (PK) sering diposisikan sebagai “pintu terakhir” dalam sistem peradilan Indonesia. Ia bukan sekadar prosedur hukum tambahan, melainkan mekanisme korektif yang dirancang untuk menjaga agar keadilan tidak berhent…
Read more »Peninjauan Kembali (PK) merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang disediakan oleh sistem peradilan di Indonesia untuk meninjau kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mekanisme ini menjadi penting ka…
Read more »Ilustrasi AI Peninjauan Kembali (PK) merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan Indonesia yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk meminta Mahkamah Agung meninjau kembali putusan pengadilan yang …
Read more »JAKARTA - Peninjauan Kembali (PK) merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem peradilan di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk meminta Mahkamah Agung meninjau kembali putusan pengadilan yang telah…
Read more »Ilustrasi AI soal penjauan kembali (PK) MA JAKARTA - Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan Indonesia yang memberikan kesempatan kepada para pihak yang be…
Read more »
Social Plugin