Soal Tidak Hadir Sidang, Di Batas Tipis: Ketika Psikolog Terkesan Masuk ke Ranah Keputusan Hukum

JAKARTA - Dalam praktik profesional, psikolog memiliki wilayah kerja yang jelas: menjelaskan kondisi mental, bukan menentukan langkah hukum.

 

Namun dalam beberapa kasus, batas ini bisa tampak kabur—terutama ketika sebuah surat keterangan seolah “mendukung” keputusan klien untuk tidak menghadiri sidang.

 

Di sinilah persoalan mulai muncul. Ketika sebuah dokumen menyiratkan bahwa ketidakhadiran di persidangan adalah pilihan yang “dibenarkan”, publik bisa menafsirkan bahwa psikolog ikut memberi legitimasi terhadap keputusan tersebut.

 

Padahal, secara etik, peran psikolog seharusnya berhenti pada pemaparan kondisi psikologis dan potensi risikonya, bukan pada rekomendasi tindakan hukum yang spesifik.

 

Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara penjelasan dan pembenaran. Menjelaskan bahwa seseorang berpotensi mengalami tekanan psikologis jika hadir di sidang adalah bagian dari tugas profesional. Namun ketika narasi bergeser menjadi seolah-olah “lebih baik tidak hadir”, maka dokumen tersebut sudah masuk ke wilayah yang bukan otoritasnya.

 

Seorang akademisi psikologi forensik pernah menegaskan hal ini. Seperti dikatakan oleh Dr. Reza Indragiri Amriel (Psikolog Forensik):

 

“Psikolog tidak berwenang menentukan sikap hukum seseorang. Tugasnya adalah memberikan gambaran kondisi psikologis dan risiko yang mungkin timbul, bukan mengarahkan keputusan hukum,” ujarnya

 

Kutipan ini menegaskan bahwa ada garis batas yang tidak boleh dilampaui. Ketika batas tersebut kabur, bukan hanya kredibilitas dokumen yang dipertaruhkan, tetapi juga integritas profesi itu sendiri.

 

Jika ditarik lebih dalam, pernyataan tersebut sebenarnya berbicara tentang batas profesional (professional boundaries) dan integritas peran—dua hal yang sering dianggap sepele, tetapi justru menjadi penentu apakah sebuah profesi dipercaya atau tidak.

 

Dalam dunia berbasis keilmuan seperti psikologi, setiap profesi memiliki “wilayah kerja” yang dibentuk oleh kompetensi dan kode etik. Psikolog, misalnya, dilatih untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan kondisi mental seseorang. Mereka punya alat, metode, dan kerangka ilmiah untuk itu.

 

Namun, mereka tidak diberi mandat untuk mengambil keputusan hukum, seperti menyarankan hadir atau tidak hadir di sidang. Itu adalah wilayah hakim, pengacara, atau pihak terkait dalam sistem hukum.

 

Nah, ketika seorang ahli mulai “terdengar” seperti pengambil keputusan—meskipun tidak secara eksplisit mengatakan “jangan hadir”—tetap saja ada kesan bahwa ia sedang mengarahkan.

 

Di titik ini, kehati-hatian menjadi penting karena:

• Publik cenderung menganggap pernyataan ahli sebagai kebenaran objektif.
  Apa yang disampaikan psikolog tidak lagi dilihat sebagai opini biasa, tetapi sebagai sesuatu yang “ilmiah” dan layak diikuti.
• Bahasa memiliki kekuatan sugestif.
  Kalimat yang tampak deskriptif bisa dengan mudah ditafsirkan sebagai rekomendasi, apalagi dalam konteks sensitif seperti persidangan.
• Ada potensi konflik peran.
  Ketika psikolog terlihat mendukung keputusan tertentu, ia bisa dianggap tidak netral, bahkan berpihak pada salah satu pihak.

Di sinilah muncul gagasan bahwa menjaga jarak justru memperkuat posisi profesional.

 

Jarak yang dimaksud bukan berarti tidak peduli, tetapi tetap berada dalam koridor keahlian. Misalnya, alih-alih mengatakan atau menyiratkan “sebaiknya tidak hadir”, seorang psikolog cukup menjelaskan:

• kondisi psikologis klien,
• potensi dampak jika menghadapi situasi tertentu,
• serta risiko yang mungkin muncul.

 

Dengan cara ini, keputusan tetap berada di tangan pihak yang berwenang, sementara psikolog tetap kredibel sebagai penyedia informasi objektif.

 

Lebih jauh lagi, dalam perspektif publik dan hukum, netralitas adalah mata uang kepercayaan. Sekali seorang profesional dianggap berpihak atau melampaui kewenangannya, maka:

• isi pernyataannya bisa dipertanyakan,
• kredibilitasnya bisa menurun,
• bahkan profesinya secara umum bisa ikut terdampak.

 

Sebaliknya, ketika seorang ahli konsisten menjaga batas—tidak lebih, tidak kurang—ia justru terlihat lebih kuat. Pernyataannya dianggap jernih, tidak bias, dan bisa dijadikan dasar pertimbangan yang adil.

 

Jadi, inti dari pernyataan tadi adalah ini: Profesionalisme bukan hanya soal apa yang kita ketahui, tetapi juga tentang sejauh mana kita tahu batas peran kita—dan disiplin untuk tidak melampauinya. Di situlah kepercayaan dibangun, dan di situlah nilai seorang ahli benar-benar diuji.