Surat Keterangan Psikologis Disorot, Sejumlah Kejanggalan Dinilai Melemahkan Kredibilitas

JAKARTA - Sebuah surat keterangan psikologis yang beredar dan diduga berkaitan dengan proses perceraian menjadi perhatian. Dokumen tersebut dinilai memiliki sejumlah kejanggalan mendasar yang berpotensi memengaruhi kekuatan dan kredibilitasnya, terutama jika digunakan dalam ranah hukum.

 

Secara administratif, inkonsistensi penulisan nama menjadi salah satu temuan utama. Dalam satu dokumen, nama yang sama ditulis dengan ejaan berbeda. Selain itu, format nomor surat juga terlihat tidak mengikuti standar umum, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan tata kelolanya.

 

Dari sisi penulisan, gaya bahasa yang digunakan dinilai kurang mencerminkan formalitas dokumen profesional. Beberapa kalimat terkesan panjang, naratif, dan tidak ringkas. Bahkan, terdapat penggunaan frasa yang dianggap tidak netral, seperti penilaian subjektif terhadap pihak tertentu.

 

Seorang pengamat komunikasi profesional menilai hal ini sebagai kekeliruan mendasar.

 

“Dokumen resmi, apalagi yang berkaitan dengan psikologi, harus menggunakan bahasa yang objektif dan terukur. Ketika muncul kata-kata yang subjektif, itu bisa mengurangi kepercayaan pembaca,” ujarnya.

 

Lebih jauh, dokumen tersebut juga memuat klaim serius terkait “ancaman terhadap keselamatan” tanpa disertai penjelasan mengenai dasar asesmen psikologis. Tidak ditemukan keterangan mengenai metode evaluasi, hasil observasi, maupun diagnosis yang lazim dalam praktik profesional.

 

Tak hanya itu, isi surat juga dinilai seolah memberikan dukungan implisit terhadap keputusan untuk tidak menghadiri sidang. Hal ini dianggap melampaui batas kewenangan psikolog yang seharusnya hanya menjelaskan kondisi mental, bukan mengarahkan langkah hukum.

 

Seorang praktisi hukum menegaskan pentingnya batas tersebut. “Psikolog seharusnya menjelaskan kondisi, bukan menyarankan tindakan hukum. Jika itu terjadi, dokumen bisa dianggap tidak netral,” katanya.

 

Kejanggalan lain terlihat pada penyebutan lampiran berupa “rekaman suara” tanpa penjelasan lebih lanjut. Identitas fasilitas kesehatan juga dinilai tidak lengkap, bahkan terdapat bagian teks yang terkesan tidak rapi. Dari sisi legalitas, ketiadaan kejelasan tanda tangan dan cap resmi semakin memperkuat keraguan terhadap validitas dokumen.

 

Selain itu, surat tersebut tidak mencantumkan tujuan penggunaannya maupun batasan pemanfaatannya. Padahal, dalam dokumen resmi, kedua hal ini penting untuk memastikan konteks dan mencegah penyalahgunaan.

 

Secara keseluruhan, berbagai temuan ini mengarah pada satu kesimpulan: dokumen tersebut belum memenuhi standar surat keterangan profesional, terutama dalam konteks hukum.

 

Seorang analis dokumen menyimpulkan, “Jika digunakan di pengadilan, surat seperti ini sangat mungkin dipertanyakan. Bukan hanya isinya, tetapi juga cara penyusunannya.”

 

Sorotan ini menjadi pengingat bahwa dalam dokumen profesional, ketelitian administratif, netralitas bahasa, serta kejelasan dasar ilmiah bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama yang menentukan tingkat kepercayaan.