Terdapat sejumlah hal yang terlihat janggal atau berpotensi menimbulkan masalah dalam surat tersebut, baik dari sisi bahasa, struktur, maupun substansi, sebagai berikut:
1.
Inkonsistensi Penulisan Nama
- Nama ditulis dalam dua
versi: “Wisnu Wjayanta” dan “Wisnu Wijayanta”.
- Hal ini krusial karena
dokumen resmi menuntut konsistensi 100%.
2. Format
Nomor Surat Tidak Jelas
- Penulisan “161/PSI-IR
J/VH/2023” terlihat tidak rapi (terdapat spasi “IR J”).
- Umumnya, nomor surat
instansi memiliki format baku dan konsisten.
3.
Struktur Kalimat Kurang Formal
- Terdapat kalimat panjang
tanpa tanda baca yang jelas, terutama pada bagian alasan tidak hadir
sidang.
- Beberapa bagian bersifat
naratif, kurang ringkas seperti standar surat resmi.
4. Bahasa
Cenderung Tidak Netral
- Frasa seperti “perilaku
negatif istri meningkat dan tidak bisa ditoleransi lagi” bersifat
subjektif.
- Surat psikolog seharusnya
menggunakan bahasa klinis dan objektif.
5. Klaim
Serius Tanpa Dasar Profesional yang Memadai
- Disebut adanya “ancaman
terhadap keselamatan”, namun tidak dijelaskan dasar asesmennya.
- Tidak terdapat diagnosis,
hasil observasi, atau metode evaluasi (wawancara, tes psikologi, dll).
6.
Rekomendasi Implisit Terkait Ketidakhadiran Sidang
- Surat terkesan mendukung
keputusan untuk tidak menghadiri sidang.
- Padahal psikolog seharusnya
hanya menjelaskan kondisi psikologis, bukan memberi saran hukum.
7.
Lampiran Tidak Jelas
- Disebutkan “lampiran:
rekaman suara istri”, namun:
- Tidak dijelaskan isi atau
konteksnya.
- Tidak lazim dicantumkan
tanpa keterangan resmi.
8.
Identitas Fasilitas Tidak Lengkap
- Tidak terdapat alamat
lengkap rumah sakit.
- Terdapat potongan teks tidak
rapi seperti:
- “A. SALEMJA RATA 41”
- “INSTAL JAKARTA”
- “RAWAT JALAN”
- Mengindikasikan kemungkinan
hasil scan atau pengetikan yang tidak bersih.
9.
Legalitas Lemah
- Tidak terlihat jelas adanya
tanda tangan asli dan cap/stempel resmi.
- Padahal hal ini penting
untuk keabsahan dokumen.
10. Tidak
Ada Tujuan Surat
- Tidak disebutkan surat
ditujukan kepada siapa (misalnya pengadilan).
- Surat resmi seharusnya
mencantumkan tujuan atau peruntukannya.
11. Tidak
Ada Batasan Penggunaan
- Tidak dijelaskan surat
digunakan untuk keperluan apa saja.
- Hal ini penting untuk
mencegah potensi penyalahgunaan.
Surat tersebut masih tergolong semi-formal dan belum memenuhi standar dokumen
profesional, khususnya dalam konteks medis maupun hukum. Jika digunakan dalam
proses persidangan, besar kemungkinan dokumen ini akan dipertanyakan atau
diminta klarifikasi lebih lanjut oleh pihak pengadilan.
.jpg)
