Diagnosis Sepihak oleh Psikolog: Antara Etika Profesi dan Konsekuensi Hukum
Foto: unsplash JAKARTA - Dalam praktik psikologi, akurasi dan integritas bukan sekadar tuntutan profesional, melainkan fondasi utama yang melindungi hak individu. Belakangan, muncul diskusi publik mengenai dugaan psikolog yang m…
Read more »
Lain
Psikolog Diduga Keluarkan Diagnosis Sepihak, Ini Jalur Pelaporan Resminya
JAKARTA — Dugaan pelanggaran etik oleh seorang psikolog yang mengeluarkan diagnosis tanpa pemeriksaan langsung dapat dilaporkan melalui sejumlah jalur resmi. Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan Kode Etik Psikologi Indone…
Read more ».lg.jpg)
Psikolog Tak Bisa Keluarkan Diagnosis Sepihak, Rekaman Suara Bukan Dasar Penilaian Kondisi Mental
Foto: courtesy beritabojonegoro Jakarta - Seorang psikolog tidak dapat secara hukum maupun etika profesi mengeluarkan surat keterangan yang mendiagnosis kondisi psikologis seseorang hanya berdasarkan rekaman suara atau laporan …
Read more »
Lain
Keberatan atas Putusan Majelis Disiplin, Pengadu Nilai Pertimbangan Belum Menyeluruh
JAKARTA — Maya Agustini mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Disiplin Profesi Nomor 62/P/MDP/X/2025 yang menyatakan teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin profesi. Keberatan tersebut diajukan dengan sejumlah a…
Read more »
Lain
Keberatan atas Putusan Majelis Disiplin, Pengadu Soroti Penilaian Sepihak dan Dasar Pemeriksaan
JAKARTA — Maya Agustini mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Disiplin Profesi Nomor 62/P/MDP/X/2025 yang menyatakan teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin profesi. Dalam dokumen keberatan, Maya menyoroti dugaa…
Read more »
Lain
Pengadu Ajukan Keberatan, Soroti Aspek Objektivitas dalam Pemeriksaan Psikologi
JAKARTA — Maya Agustini mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Disiplin Profesi Nomor 62/P/MDP/X/2025 yang menyatakan teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin profesi. Dalam dokumen keberatan tersebut, Maya menyor…
Read more »
Lain
Keberatan atas Putusan Majelis Disiplin, Pengadu Soroti Tidak Adanya Rujukan Profesional
JAKARTA — Pengadu, Maya Agustini, mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Disiplin Profesi Nomor 62/P/MDP/X/2025 yang menyatakan teradu tidak terbukti melanggar disiplin profesi. Dalam dokumen keberatan yang diajukan, Maya men…
Read more »
Lain
Pengadu Bisa Ajukan Banding atas Putusan Majelis Disiplin Profesi
JAKARTA — Maya Agustini bisa mengajukan keberatan atau banding atas Putusan Majelis Disiplin Profesi Nomor 62/P/MDP/X/2025 yang sebelumnya menyatakan seorang psikolog di rumah sakit swasta di Jakarta Pusat tidak terbukti melangga…
Read more »
Lain
Pengadu Bisa Ajukan Banding Terkait Aspek Kewenangan dan Objektivitas
JAKARTA, — Keberatan atau banding bisa diajukan atas Putusan Majelis Disiplin Profesi Nomor 62/P/MDP/X/2025 yang menyatakan seorang psikolog tidak terbukti melanggar disiplin profesi. Pengadu, Maya Agustini, menilai putusan terse…
Read more »
Lain
Putusan Majelis Disiplin Profesi Dipersoalkan, Pengadu Nilai Ada Cacat Prosedur dan Objektivitas
JAKARTA — Putusan Majelis Disiplin Profesi Nomor 62/P/MDP/X/2025 yang menyatakan seorang psikolog tidak terbukti melanggar disiplin profesi menuai keberatan dari pihak pengadu, Maya Agustini. Dalam dokumen resmi yang diajukan, i…
Read more »
Putusan Disiplin Profesi Psikolog Dalam Kasus Maya IBN Dinilai Minim Analisis Kritis
JAKARTA, — Putusan Majelis Disiplin Profesi terkait kasus yang melibatkan seorang psikolog di rumah sakit swasta di Jakarta Pusat menuai sorotan. Dalam sidang yang digelar Kamis (2/4/2026), Majelis menyatakan Teradu tidak terbukt…
Read more »
Lain
Menata Ulang Prosedur Peninjauan Kembali Perdata demi Kepastian Hukum
Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perdata merupakan upaya hukum luar biasa yang dirancang untuk mengoreksi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya, prosedur administratif PK kerap dipandang teknis …
Read more »
Lain
Apakah PK Bisa Diajukan Lebih dari Sekali?
JAKARTA — Perdebatan mengenai apakah Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan lebih dari satu kali kembali mencuat. Secara normatif, aturan perundang-undangan membatasi PK hanya satu kali, namun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mem…
Read more »
Lain
Memahami Syarat dan Tata Cara Peninjauan Kembali Perdata di Era Digital
Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perdata merupakan instrumen hukum yang memberikan kesempatan terakhir bagi para pencari keadilan untuk mengoreksi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, tidak semua perkara dapat …
Read more »
Lain
Psikolog Terbitkan Surat Keterangan Tanpa Asesmen, Diputus Tidak Langgar Etik dan Pidana
JAKARTA — Seorang psikolog yang mengeluarkan surat keterangan tanpa melakukan asesmen langsung terhadap pasien, dinyatakan tidak bersalah dalam sidang etik Konsil Kesehatan Indonesia. Putusan tersebut menyebutkan bahwa tindakan y…
Read more »
Lain
Surat Psikolog Tanpa Asesmen: Antara Kelalaian Etik dan Ancaman Hukum
Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan mental, profesi psikolog memegang peran yang semakin vital. Namun, kepercayaan publik yang tinggi itu dapat runtuh seketika ketika integritas profesi dipertar…
Read more »
Lain
Surat Psikolog Tanpa Asesmen Disorot, Pakar: Pelanggaran Etik hingga Berpotensi Pidana
JAKARTA — Praktik penerbitan surat keterangan psikolog tanpa melalui proses asesmen langsung menuai sorotan. Selain dinilai melanggar kode etik profesi, tindakan tersebut juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila terb…
Read more »
Lain
Ketika Bahasa Psikologis Kehilangan Netralitas dalam Dokumen Resmi
JAKARTA - Kalau dilihat dari sudut pandang penulisan profesional—apalagi dalam konteks psikologi klinis—penggunaan frasa seperti “perilaku negatif istri meningkat dan tidak bisa ditoleransi lagi” memang terasa problematis. Bukan…
Read more »
Lain
Ketika Klaim Serius Tidak Diiringi Dasar Profesional yang Jelas
JAKARTA - Dalam sebuah dokumen psikologis, setiap pernyataan seharusnya berdiri di atas fondasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi jika yang disampaikan adalah klaim serius seperti adanya “ancaman terhadap keselamat…
Read more »
Lain
Soal Tidak Hadir Sidang, Di Batas Tipis: Ketika Psikolog Terkesan Masuk ke Ranah Keputusan Hukum
JAKARTA - Dalam praktik profesional, psikolog memiliki wilayah kerja yang jelas: menjelaskan kondisi mental, bukan menentukan langkah hukum. Namun dalam beberapa kasus, batas ini bisa tampak kabur—terutama ketika sebuah sur…
Read more »
Lain
Surat Tanpa Tujuan Jelas, Celah Kecil yang Berdampak Besar
JAKARTA - Dalam praktik administrasi resmi, tujuan sebuah surat bukan sekadar formalitas, melainkan penanda arah dan konteks. Ketika sebuah surat keterangan tidak menyebutkan ditujukan untuk siapa—misalnya pengadilan, instansi te…
Read more »
Lain
Surat Keterangan Psikologis Disorot, Sejumlah Kejanggalan Dinilai Melemahkan Kredibilitas
JAKARTA - Sebuah surat keterangan psikologis yang beredar dan diduga berkaitan dengan proses perceraian menjadi perhatian. Dokumen tersebut dinilai memiliki sejumlah kejanggalan mendasar yang berpotensi memengaruhi kekuatan dan…
Read more »
Social Plugin