Putusan Disiplin Profesi Psikolog Dalam Kasus Maya IBN Dinilai Minim Analisis Kritis
JAKARTA, — Putusan Majelis Disiplin Profesi terkait kasus yang melibatkan seorang psikolog di rumah sakit swasta di Jakarta Pusat menuai sorotan. Dalam sidang yang digelar Kamis (2/4/2026), Majelis menyatakan Teradu tidak terbukt…
Read more »
Lain
Menata Ulang Prosedur Peninjauan Kembali Perdata demi Kepastian Hukum
Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perdata merupakan upaya hukum luar biasa yang dirancang untuk mengoreksi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya, prosedur administratif PK kerap dipandang teknis …
Read more »
Lain
Apakah PK Bisa Diajukan Lebih dari Sekali?
JAKARTA — Perdebatan mengenai apakah Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan lebih dari satu kali kembali mencuat. Secara normatif, aturan perundang-undangan membatasi PK hanya satu kali, namun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mem…
Read more »
Lain
Memahami Syarat dan Tata Cara Peninjauan Kembali Perdata di Era Digital
Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perdata merupakan instrumen hukum yang memberikan kesempatan terakhir bagi para pencari keadilan untuk mengoreksi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, tidak semua perkara dapat …
Read more »
Lain
Psikolog Terbitkan Surat Keterangan Tanpa Asesmen, Diputus Tidak Langgar Etik dan Pidana
JAKARTA — Seorang psikolog yang mengeluarkan surat keterangan tanpa melakukan asesmen langsung terhadap pasien, dinyatakan tidak bersalah dalam sidang etik Konsil Kesehatan Indonesia. Putusan tersebut menyebutkan bahwa tindakan y…
Read more »
Lain
Surat Psikolog Tanpa Asesmen: Antara Kelalaian Etik dan Ancaman Hukum
Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan mental, profesi psikolog memegang peran yang semakin vital. Namun, kepercayaan publik yang tinggi itu dapat runtuh seketika ketika integritas profesi dipertar…
Read more »
Lain
Surat Psikolog Tanpa Asesmen Disorot, Pakar: Pelanggaran Etik hingga Berpotensi Pidana
JAKARTA — Praktik penerbitan surat keterangan psikolog tanpa melalui proses asesmen langsung menuai sorotan. Selain dinilai melanggar kode etik profesi, tindakan tersebut juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila terb…
Read more »
Lain
Ketika Bahasa Psikologis Kehilangan Netralitas dalam Dokumen Resmi
JAKARTA - Kalau dilihat dari sudut pandang penulisan profesional—apalagi dalam konteks psikologi klinis—penggunaan frasa seperti “perilaku negatif istri meningkat dan tidak bisa ditoleransi lagi” memang terasa problematis. Bukan…
Read more »
Lain
Ketika Klaim Serius Tidak Diiringi Dasar Profesional yang Jelas
JAKARTA - Dalam sebuah dokumen psikologis, setiap pernyataan seharusnya berdiri di atas fondasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi jika yang disampaikan adalah klaim serius seperti adanya “ancaman terhadap keselamat…
Read more »
Lain
Soal Tidak Hadir Sidang, Di Batas Tipis: Ketika Psikolog Terkesan Masuk ke Ranah Keputusan Hukum
JAKARTA - Dalam praktik profesional, psikolog memiliki wilayah kerja yang jelas: menjelaskan kondisi mental, bukan menentukan langkah hukum. Namun dalam beberapa kasus, batas ini bisa tampak kabur—terutama ketika sebuah sur…
Read more »
Social Plugin