Depok (P18)– Fakta-fakta mengenai proses penandatanganan Akta Nomor 13 tertanggal 14 November 2023 menjadi salah satu pokok pembahasan dalam persidangan perkara perdata yang tengah berlangsung di pengadilan.
Dalam persidangan, pihak penggugat menyampaikan bahwa terdapat perbedaan waktu kehadiran para pihak saat proses penandatanganan dokumen tersebut. Menurut keterangan yang disampaikan di ruang sidang, salah satu pihak disebut hadir lebih awal dan menandatangani dokumen sebelum pihak lainnya datang.
Selain itu, penggugat juga menyebut bahwa dirinya diminta hadir pada pukul 15.00 WIB di kantor notaris pada tanggal yang sama. Dalil tersebut disampaikan sebagai bagian dari argumentasi hukum yang sedang diuji dalam persidangan.
Sementara itu, pihak tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa seluruh proses pembuatan dan penandatanganan akta telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mereka menegaskan bahwa keabsahan akta merupakan kewenangan majelis hakim untuk menilainya berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan.
Majelis hakim hingga saat ini masih mendalami keterangan para pihak dan bukti yang diajukan. Putusan akhir belum dibacakan.
Pengamat hukum perdata yang dimintai tanggapan secara umum menjelaskan bahwa dalam praktik kenotariatan, kehadiran para pihak dan tata cara penandatanganan merupakan aspek penting yang dapat menjadi objek pembuktian apabila diperselisihkan. Namun demikian, penilaian sah atau tidaknya suatu akta tetap bergantung pada pertimbangan hakim.
Redaksi tidak menyebutkan identitas lengkap para pihak guna menjaga asas praduga tak bersalah serta perlindungan data pribadi.
.jpg)
